Resmi Jadi Penghuni Rutan Cipinang, Begini Kondisi Ahmad Dhani

Suara.com – Musisi sekaligus Caleg dari Partai Gerindra Ahmad Dhani divonis 1 tahun bulan penjara pada Senin (28/1/2019). Kini dirinya harus ikut berbaur dengan napi lainnya di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur.

Momen Ahmad Dhani mendekam di rutan itu diunggah oleh Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak . Dalam akun Instagram pribadinya @dahnil_anzar_simanjuntak.

Dahnil membagikan foto yang memperlihatkan kondisi Ahmad Dhani berada di tengah-tengah napi Rutan Cipinang .

Saya dan semua anggota BPN berdoa dan yakin Mas AHMADDHANIPRAST kuat dan tegar. Dia pejuang. Dia korban rezim. Terus berdiri tegak dan melawan,” tulis Dahnil seraya menggunggah foto itu pada Senin (28/1/2019).

Kondisi Ahmad Dhani saat berada di dalam sel Rutan Cipinang. (Foto: Instagram/@dahnil_anzar_simanjuntak)Kondisi Ahmad Dhani saat berada di dalam sel Rutan Cipinang. (Foto: Instagram/@dahnil_anzar_simanjuntak)

Ahmad Dhani divonis bersalah karena melakukan tindak pidana. Musisi band ternama Dewa 19 tersebut dinilai telah menyebarkan ujaran kebencian melalui akun twitternya. Dirinya dilaporkan oleh Jack Lapian.

Jack melaporkan suami Mulan Jameela itu terkait twit Dhani yang dianggap berisi ujaran kebencian. Ada tiga twit Dhani, salah satunya berbunyi: “Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP“.

Saat menjatuhi vonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, hakim ketua yang memimpin sidang saat itu langsung memerintahkan Ahmad Dhani untuk langsung ditahan.

“Memvonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Ahmad Dhani, dan memerintahkan agar terdakwa ditahan,” ujar Hakim Ketua Ratmoho membacakan amar putusan dalam sidang vonis Ahmad Dhani di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Senin (28/1/2019).

Ahmad Dhani dianggap telah melanggar pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.