Ditahan di Rutan Cipinang, Ahmad Dhani Tak Dapat Sel Khusus

Suara.com – Politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani telah resmi ditahan di Rutan Cipinang usai divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus ujaran kebencian .

Kepala Rutan Cipinang, Oga Darmawan mengatakan, pihaknya tak memberikan sel khusus pada pentolan grup musik Dewa 19 itu karena daya tampung Rutan Cipinang telah melewati kapasitas.

“Kita kapasitas 1.000 (tahanan) diisi 4.300, jadi mau dispesialkan bagaimana,” kata Oga saat dihubungi, Selasa (29/1/2019).

Menurut Oga, Ahmad Dhani tengah menjalani masa admisi orientasi yakni masa pengenalan lingkungan rutan. Hal tersebut bertujuan agar pihak rutan dapat memetakan sel mana yang cocok untuk ditempatkan oleh Ahmad Dhani.

“Dia mengikuti admisi orientasi dulu, tiga hari sampai seminggu itu, namanya Mapenaling atau masa pengenalan lingkungan,” jelasnya.

“Nanti setelah itu kan kita tidak tahu nih. Apa ada pihak musuh, pihak lawan ya, teman kita kan harus teliti dulu kan. Apalagi seorang artis kan kita gak bisa ini apalagi publik figur,” tambah Oga.

Pihak rutan melakukan orientasi terhadap tahanan demi menjaga keamanan tahanan. Di mana kemungkinan besar mulai besok atau lusa, Ahmad Dhani bakal ditempatkan di sel yang tetap.

“Kalau sementara ini kita taruh dulu di admisi orientasi, kita tutup pengawasannya 24 jam. Kita lihat dulu di situ tiga hari paling besok lah, besok sudah ditempatkan yang berjumlah sedikit,” ucap Oga.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Ahmad Dhani terkait kasus ujaran kebencian di media sosial. Terkait vonis itu, hakim juga memerintahkan agar Ahmad Dhani segera ditahan.

“Memvonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Ahmad Dhani, dan memerintahkan agar terdakwa ditahan,” ujar Hakim Ketua Ratmoho membacakan amar putusan dalam sidang vonis Ahmad Dhani di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel.

Ahmad Dhani dianggap telah melanggar pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.