Dibawa Pakai Kereta, 12 Anggota DPRD Malang Dititipkan di 2 Rutan Surabaya

Suara.com – Sebanyak 12 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka kasus korupsi di KPK sementara dititipkan di dua rumah tahanan di Surabaya, Jawa Timur. Penahanan sementara itu dilakukan, setelah berkas para tersangka kasus dugaan gratifikasi Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 itu dinyatakan lengkap atau P21.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, pemindahan para tersangka kasus korupsi itu menggunakan kereta api pada Senin (7/1/2019) kemarin.

“Para terdakwa telah dibawa ke Surabaya menggunakan transportasi kereta api tadi malam, dan dititipkan sementara di Rutan Medaeng dan Cabang kelas 1 rutan Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” kata Febri seperti dikutip Antara, di gedung KPK, Selasa (8/1/2019).

Kedua belas orang tersangka yang segera menjalani sidang perdana itu adalah Diana Yanti (DY), Sugiarto (SG), Afdhal Fauza (AFA), Syamsul Fajrih (SFH), Hadi Susanto (HSO), Ribut Haryanto (RHO), Indra Tjahyono (ITJ), Imam Ghozali (IGZ), Mohammad Fadli (MFI), Bambang Triyoso (BTO), Asia Iriani (AI), dan Een Ambarsari (EAI).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 22 mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 karena diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018.

Sebanyak 22 tersangka tersebut diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang.

Atas perbuatannya tersebut, 22 mantan nggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk 10 tersangka lainnya, KPK pada 10 Desember 2018 juga telah melimpahkan dari proses penyidikan ke penuntutan.